‘Sesuatu’ pada Penanganan Hukum Pembakaran Bendera Lafaz Tauhid

Aksi Bela Tauhid di depan Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta (Istimewa/liputan6.com)

EKSES aksi pembakaran bendera berlafaz tauhid pada perayaan Hari Santri Nasional di Lapangan Alun-alun Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Senin (22/10/2018). Demonstrasi bela tauhid merebak di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Saat berita ini ditayangkan pada Jumat, 2 November 2018, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berencana kembali menggelar Aksi Bela Tauhid atau Aksi 211 di Jakarta. Mereka menuntut pembubaran Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU), sayap Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Bukan perkara mudah mempersoalkan eksistensi Banser, yang milik organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tertua dan terbesar di Indonesia. Apalagi “bulan madu” NU-pemerintah tengah hangat-hangatnya.

Cara terbaik menyelesaikan masalah tersebut sesungguhnya melalui ranah hukum. Menegakkan hukum secara adillah yang menenangkan masyarakat. Dari sinilah ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan. Pada gilirannya iklim dan kedewasaan demokrasi kita semakin membaik.

Untuk membedahnya, jurnalis GOOD INDONESIA Ridwan Ewako mewawancarai Dr. Umi Rozah Aditya atau Ocha, dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jumat, 2 November 2018.

Petikan penjelasan anggota Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Undip, itu sebagai berikut:

Dr. Umi Rozah Aditya (kiri) bersama Teuku Syahrul Ansari (kanan), chairman Bening Institute (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

Pembakaran bendera berlafaz tauhid di Kabupaten Garut itu tindak pidana?
Saya menitikberatkan pada kalimat tauhidnya. Terlepas ditulis di media apapun. Polisi seharusnya tidak melepas pembakar kalimat tauhid yang ditulis di selembar kain, yang diyakini sebagai bendera.

Kasus ini melanggar hukum tentang apa?
Pasal 156 a huruf a KUHP dan Pasal 59 angka 3 ke-2 juncto Pasal 82 a angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas.

Bagaimana penjelasannya?
Pasal 156 a huruf a, intinya ada unsur sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Bagi saya, di situ ada kalimat tauhidnya. Itu simbol Islam sekaligus ikrar suci seorang muslim kepada Allah. Kalimat itu juga dibaca dalam ibadah salat. Terlepas ditulis di media apapun, termasuk di kain hitam yang diklaim sebagai bendera HTI. Terlebih di kain itu hanya tertulis kalimat tauhid tanpa satu katapun atau kalimat lain.

Bahwa alasan membakar karena bendera HTI? Tindakan ini dibenarkan hukum?
Sengaja membakarnya, menurut saya, seperti membakar Alquran. Di sini letak penodaan terhadap agama karena menyinggung rasa keagamaan umat Islam, sekaligus menimbulkan rasa permusuhan.

Terbukti ada protes di mana-mana, termasuk di luar negeri, sebagai ungkapan kemarahan atas tersinggungnya rasa keagamaan mereka, termasuk saya. Pembakar tidaklah bisa berdalih, sebagaimana disampaikan Humas Polri sebagai perbuatan spontan yang tidak sengaja.

Unsur sengaja jelas sudah ada. Mereka menghendaki dibakarnya kain bertuliskan kalimat tauhid itu, sudah mengetahui atau setidaknya membayangkan, kemungkinan akibatnya, yaitu kemarahan umat Islam.

Lagi, karena anggota Banser NU menganggapnya bendera HTI?
Kecuali jika ada tulisan lain di kain hitam bertuliskan kalimat tauhid itu. Misalnya simbol HTI atau lainnya. Yang dibakar adalah kalimat tauhid yang ditulis di lembar kain hitam. Itu fakta hukumnya.

Sekalipun jika ada tulisan atau simbol HTI di kain yang bertuliskan kalimat tauhid, pembakarannya akan menyinggung rasa keagamaan umat Islam dan menimbulkan permusuhan. Ini masuk penodaan.

Lebih baik mereka merampas dan menyerahkannya kepada aparat berwajib daripada membakarnya. Di video yang beredar, mereka membakarnya sambil bernyanyi dengan rasa puas dan menghina. Hal ini menambah kekuatan adanya unsur sengaja.

Pasal 59 angka 3 juncto Pasal 82 a angka 2 pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas penjelasannya sama dengan pasal 156 a huruf a KUHP yang intinya larangan anggota ormas untuk melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama di Indonesia.

Satu hal yang harus diingat, Banser NU bukan aparat hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan upaya paksa, seperti merampas bendera pihak lain, apalagi membakarnya –jikapun kain bertulis kalimat tauhid yang dibakar dianggap sebagai bendera HTI. Itu perbuatan yang mengundang permusuhan sekaligus menista Islam.

Tentang Uus Sukmana. Dia justru yang lebih dahulu ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi?
Polisi menersangkakan dia dengan Pasal 174 KUHP. Unsur pertama Pasal 174 yakni sengaja. Kedua, mengganggu rapat umum yang dizinkan. Ketiga, dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh.
Apakah ada larangan membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid? Itu dulu.

Apakah membawa dan mengibarkan bendera bertuliskan tauhid membuat Hari Santri terganggu? Di situ yang datang, kan, banyak orang dan ormas Islam. Apakah mereka semua terganggu dan menjadi kacau?
Atau gaduh?

Menurut polisi, Uus membawa bendera HTI.
Polisi punya bukti bahwa bendera itu adalah bendera HTI?

Berdasar facebook Uus. Dia mengaku memesan bendera HTI via daring (online).
Pertanyaan pentingnya: apakah Uus tahu bendera itu adalah bendera HTI? Banyak yang aneh?

Apa saja yang patut dipertanyakan?
Yang aneh adalah pembakar benderanya dibebaskan sedang pembawanya ditahan. Seharusnya fair, sama-sama diproses dengan hukum pidana. Biarlah hakim yang menentukan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan.

Ancaman pidana Pasal 174 maksimal tiga minggu. Ada syarat objektif sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang tidak terpenuhi, yaitu ancaman pidana lima tahun atau lebih atau untuk tindak-tindak pidana tertentu, di mana Pasal 174 tidak masuk.

Sementara jika untuk pembakar benderanya seharusnya dia ditahan karena semua syarat-syarat penahanan terpenuhi. Syarat substansial sudah ada berupa perbuatan dan sikap batinnya. Kenapa malah dilepas?

Akhirnya dua orang pembakar menjadi tersangka.
Betul, setelah ada aksi unjuk rasa di mana-mana.

Mengapa polisi tidak pakai Pasal 156 a?
Nggak tahu saya. Tanyakan ke polisinya. Bagi saya, tidak dipakainya Pasal 156 a mengabaikan rasa keagamaan umat Islam.

Ada “sesuatu” dalam penegakan hukum kasus ini, tampaknya. Jika hal ini terjadi terus-menerus, sebut saja “penegakan hukum setengah-setengah”, apa dampaknya?
Supremasi hukum dan jaminan equality before the law adalah syarat menopang negara demokrasi berdasarkan rule of law.

Supremasi hukum, yang dimaknai sebagai justice atau keadilan, harus menjadi tujuan utama penegakan hukum. Bukan seperti yang diwacanakan oleh seorang pejabat yang memaknai hukum sebagai aturan.

Pemaknaan seperti itu adalah fatal dan mengutamakan kepastian hukum saja sehingga penerapannya tanpa nurani. Hal ini mengancam keadilan dalam penegakan hukum di masyarakat.

Ketidakadilan yang diterapkan secara terus-menerus akan berdampak erosi dalam berdemokrasi. Demokrasi menjadi tidak sehat, dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan riak-riak yang makin membesar di tengah masyarakat. Untrust sense of society kepada aparat dan pemerintah akan berdampak buruk, tentunya. []GOOD INDONESIA


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here