Ma’ruf: Indonesia Ajak Pemerintah Cina Lindungi HAM Muslim Uighur

Tindakan represif aparat negara terhadap warga etnis Uighur, Cina (Foto: dailynewssegypt.com - GOOD INDONESIA)

Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah menjunjung prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), tak terkecuali terhadap etnis Muslim Uighur, yang mendapat sorotan dunia atas perlakuan diskriminatif Pemerintah Cina.

“Pemerintah (Indonesia) konsisten soal perlindungan hak asasi manusia. Kita akan mendukung upaya-upaya perlindungan, dan mengajak Pemerintah Cina melindungi hak asasi manusia,” kata Ma’ruf di kantornya, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019.

Selanjutnya, Wapres meminta Pemerintah Cina membuka akses informasi terkait konflik kemanusiaan yang terjadi pada Muslim Uighur di kawasan Xinjiang, Cina.

“Kita berharap semua pihak terbuka, lebih terbuka, termasuk (Pemerintah) Cina. Cina sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi, tetapi semacam pelatihan. Kita minta nanti lebih terbuka,” ujar Ma’ruf, yang bergelar kiai haji.

Terkait dugaan adanya organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia yang “dibujuk” Pemerintah Cina tidak terlalu kritis menyikapi konflik Uighur, Ma’ruf mengatakan tudingan telah dibantah oleh ormas-ormas Islam.

Media berbasis di Amerika Serikat (AS), The Wall Street Journal (WSJ), baru-baru ini merilis sebuah artikel investigatif yang menyebut belasan tokoh Islam Indonesia dikondisikan agar mengeluarkan “endorsement” supaya pemberitaan mengenai konflik antara Muslim Uighur dan Pemerintah Cina lebih lembut.

[Baca juga: Fakta ‘Penindasan’ Cina Komunis terhadap Muslim Uighur]

Dalam artikel berjudul “How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” itu, WSJ melaporkan kecaman beberapa elite Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melemah terhadap penindasan Muslim Uighur.

“Indonesia berada di garis terdepan dari upaya Cina membentuk opini publik. Selama berbulan-bulan, Cina telah berupaya membujuk para ulama, politisi, dan jurnalis untuk mendukung kebijakannya di Xinjiang. Mereka secara langsung maupun tidak langsung menjadi social-media influencers yang mempromosikan pandangan yang lebih baik tentang Cina dan menampilkan budaya Islam di negara itu,” papar WSJ.

Terkait tudingan media AS tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini membantah pemberitaan WSJ dan mengatakan bahwa tidak ada aliran dana dari Pemerintah Cina kepada NU untuk penggiringan opini publik.

Serupa dengan NU, Muhammadiyah juga membantah artikel berita WSJ. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegaskan produk jurnalistik media besar di New York itu berisi fitnah.

“Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia,” tandas Abdul Mu’ti. []GOOD INDONESIA-HDN


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here