Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Haji 2020, Utamakan Keselamatan

Jemaah haji di Tanah Suci Mekah [Foto: fin.co.id - GOOD INDONESIA]

Pemberangkatan jemaah ibadah haji Indonesia 1441 H/2020 M ditiadakan atau dibatalkan. Kebijakan ini diputuskan Kementerian Agama (Kemenag) di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menegaskan kebijakan tersebut didasari kesepakatan mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi covid-19.

“Saya, hari ini, telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Fachrul dalam telekonferensi dengan wartawan di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.

Sesuai amanat undang-undang, selain mampu secara ekonomi, fisik, dan kesehatan, faktor keselamatan jemaah haji harus terjamin. Faktor keselamatan dimaksud sejak dari embarkasi atau debarkasi, selama perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi.

Menag menegaskan keputusan ini melalui kajian mendalam. Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama mengajarkan bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan.


Kasus Pembatalan Sebelumnya

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu.

Diperoleh fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Puluhan ribu haji menjadi korban.

Pada 1814 misalnya, saat terjadi wabah thaun, epidemi (1837 dan 1858), kolera (1892), wabah meningitis (1987). Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag Nomor 4 Tahun 1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Arab Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.

Akibatnya, pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Rencana awal, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Sementara akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” papar Menag.

Ditambahkan, jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko besar terkait keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakanpun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses.

Pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga yang menggunakan visa haji mujamalah atau furada.


Dampak Pembatalan

Seiring keluarnya kebijakan pembatalan, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2020 akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat setoran pelunasan juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelas Menag Fachrul.

Setoran pelunasan Bipih, menurutnya, dapat diminta kembali oleh jemaah haji.

Bersamaan dengan terbitnya KMA, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini juga dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga menyiapakan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. []GOOD INDONESIA-HDN


Like & Subscribe: Kanal Youtube GOOD TV


[INDONESIA’S LATEST REFERENCE NEWS AGENCY. Redaksi, Iklan, & Kerja Sama: 08111.67.8866 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here