Kontestan Pilkada, Terjepit antara Jual Pesona dan Operasi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta / Foto: mahasiswanews.com - GOOD INDONESIA

Jakarta – Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Bait lagu dangdut ini cocok menggambarkan beberapa kepala daerah yang juga kontestan Pilkada 2018, yang menjadi korban Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa pekan terakhir.

Ketika harus menjual pesona yang menuntut biaya besar, citranya justru rusak gara-gara proses hukum yang dihadapinya. Pada saat yang sama yang bersangkutan tidak dibolehkan meninggalkan panggung pilkada.

Bukan cuma Menteri Dalam Negeri yang sibuk, partai politik yang mendukung dan mendukung sang calon pun kerepotan. Konsolidasi politik segera digelar. Ada pula politikus yang buru-buru mundur dari struktur partai, untuk mengambil simpati publik.

Fakta atas banyaknya kepala daerah yang tertangkap operasi senyap KPK menjadi pukulan telak terhadap perhelatan demokrasi yang bergulir. Praktik haram korupsi selama ini menghiasi pelaksanaan pemilu.

Hampir dua pekan ini saja, setidaknya empat kepala daerah digaruk KPK. Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih.

Terbaru Bupati Lampung Tengah Musatafa yang mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur Lampung dari Partai Nasional Demokrat. Mustafa diduga terlibat kasus suap kepada legislatif setempat.

Petahana Bupati Jombang Nyono Suharli resmi menjadi tersangka pada 3 Februari lalu. Ia diduga menerima suap hasil pungutan liar dana kapitasi Rp434 juta di 34 puskesmas, yang dikumpulkan sejak Juni 2016. Disinyalir, uang suap yang diterima akan digunakan untuk kepentingan kampanye Pilkada Jombang 2018.

Tak sampai satu pekan, Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur Marianus Sae bergelar tersangka pada 11 Februari lalu. Bupati Ngada ini diduga menerima suap sebesar Rp4,1 miliar dari Direktur PT Sinar 99 Permai Wilhemus Iwan Ulumbu untuk kepentingan kampanye Pilgub NTT 2018. Sebagai imbalan, Marianus menjanjikan proyek-proyek di Kabupaten Ngada, NTT, senilai Rp54 miliar.

Tak menunggu lama, giliran Bupati Subang Imas Aryumingsih disematkan status tersangka oleh KPK. Dia diduga menerima sebagian uang suap pengusaha bernama Miftahhudin untuk kepentingan kampanye Pilkada Subang 2018.

Status sebagai kontestan pilkada tak otomatis gugur. Hal ini merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 75 Ayat 2 menjelaskan pasangan calon atau salah seorang pasangan calon dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan KPU. Partai politik yang mengusung juga tidak dapat membatalkan dukungan. KPU sendiri telah melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah pada 12 Februari 2018.

Pada Pasal 77 Ayat 1 diatur bahwa pasangan calon yang maju lewat jalur perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan komisi. Jika melanggar, maka sanksi mengikutinya.

Cukup berat sanksi yang akan dibebankan, seperti termaktub pada Pasal 77 Ayat 3. Denda sebesar Rp20 miliar untuk calon gubernur dan Rp10 miliar bagi calon bupati dan wali kota. Pengaturan sanksi tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pertanyaannya, bagaimana dengan calon yang sudah terlanjur terjaring lembaga antirasuah?

Pramono Ubaid Tanthowi, komisioner KPU tegas menyatakan calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi tidak bisa mengundurkan diri sebagai peserta pilkada. Tak terkecuali yang maju lewat jalur perseorangan.

“Tidak bisa mengundurkan diri. Sudah sangat jelas karena diatur undang-undang,” tegas Pramono kepada wartawan, Kamis (15/2/2018). []Subhan Hardi


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here