Penyidik Bobrok KPK dan Aliran Dana ke Kapolri Terkuak, Bambang: Skandal Dahsyat!

Bambang Widjojanto (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

Jakarta – Pengacara dan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menanggapi kritis liputan investigasi Indonesialeaks. Laporan ini mengungkap dugaan aliran korupsi dan kongkalikong pejabat tinggi penegak hukum Indonesia.

“Laporan itu melumat nurani keadilan kita sebab hasil investigasi mengungkap petinggi penegak hukum di republik tercinta ini, yang diindikasikan kongkalikong untuk menutupi rekam jejak sebuah kasus,” kata Bambang, yang juga pendiri Indonesian Corruption Watch (ICW), kepada PemiluUpdate.com, Senin malam, 8 Oktober 2018.

Diutarakan, sebuah buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR –yang memuat transaksi indikasi kejahatan– telah dihilangkan 15 halamannya oleh penyidik KPK. Ada pula sapuan tip-ex di sejumlah halaman. Padahal buku ini alat bukti kasus penyuapan kepada Paskalis Akbar oleh Basuki Hariman.

Kejadian itu, sebut Bambang, diketahui penyidik KPK lainnya dan terekam dalam kamera pengintai (CCTV) di Ruang Kolaborasi, lantai 9, Gedung KPK, pada 7 April 2017.

“Perobekan buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama karena berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp4,337 miliar dan UU$206,1 ribu,” ujar Bambang, juga Ketua Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia periode 1995-2000.

Salah satu motif utamanya, menurut Bambang, untuk menggelapkan, meniadakan, dan menghapus nama besar petinggi penegak hukum yang mendapat aliran transaksi ilegal dari perusahaan Basuki Hariman.

Bambang menggarisbawahi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik KPK Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017. Disebutkan, keterangan saksi Kumala Dewi Sumartono menyebutkan rincian laporan transaksi keuangan, justru tidak ada dalam berkas perkara.

“Yang tersebut di dalam berkas perkara justru BAP pelaku yang diduga menyobek 15 lembar transaksi jadah itu,” tandas Bambang.

Padahal, masih ungkap Bambang, BAP yang dibuat penyidik Surya memuat keterangan adanya 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah tersebut, dan 19 data transaksi terkait institusi Kepolisian RI (Polri).

Indonesialeaks menyatakan ‘Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapatkan duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain’,” ungkap pengacara itu.

Dalam kasus tersebut, Tito Karnavian ketika masih menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maupun saat telah memimpin kepolisian sebagai Kepala Polri (Kapolri).

Sebanyak 15 halaman barang bukti ini disobek di KPK (Istimewa/indonesialeaks)


KPK Sembunyikan Pelaku Kejahatan

Bambang menegaskan kembali bahwa tidak ada pilihan lain bagi pimpinan KPK selain harus segera bertindak. Jangan mau lagi dipenjara ketakutannya sendiri melawan kejahatan yang semakin sempurna.

Dia juga mempertanyakan apakah betul sudah ada pemeriksaan Pengawas Internal KPK atas skandal ini? Apakah hasil pemeriksaan Pengawas Internal telah dilaporkan ke pimpinan KPK? Jika sudah, apakah sudah diteruskan ke Dewan Pertimbangan Pegawai? Bila hal ini tidak dilakukan maka pimpinan KPK telah melindungi pelaku kejahatan pegawainya.

“Saya mendesak Ketua KPK Agus Raharjo tidak lagi bersilat lidah dengan menyatakan pemulangan itu merupakan sanksi berat. Saatnya Dewan Etik dibuat dan ditegakkan karena ada indikasi sebagian pimpinan KPK mengetahui kejahatan yang terjadi tetapi justru menyembunyikannya,” tegas Bambang.


Kapolri Enggan Dikonfirmasi

Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat dihubungi jurnalis Indonesialeaks enggan menanggapi langsung informasi aliran dana dalam berkas penyidikan Kumala. Tito cuma menyatakan dirinya mendelegasikan permohonan wawancara tim Indonesialeaks kepada bawahannya.

Melalui surat tertulis, Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah ada aliran dana kepada Kepala Polri Tito Karnavian.

Iqbal menyatakan catatan dalam buku merah itu belum tentu benar. “Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” ujarnya. []GOOD INDONESIA-RMK/RE


[REDAKSI, IKLAN, & KERJA SAMA: 0813.1703.6688 (WA). Email: goodindonesia01@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here